Relawan Puan Maharani Lebih Baik Lakukan Kerja Nyata Bantu Masyarakat Kecil

  • Bagikan

Oleh: Adnal Silaban, S.I.Kom

Seperti kita ketahui sampai saat ini sebuah virus masih menempel dalam kehidupan masyarakat di Indonesia, dan dalam situasi saat ini Relawan Puan Maharani untuk pilpres 2024 sebaiknya lakukan kerja nyata bantu masyarakat kecil dan melakukan kerja yang berintegritas.

Caranya, tentu saja dengan membantu modal pedagang asongan yang sangat membutuhkan. Hal ini jauh lebih baik dibandingkan mengeluarkan biaya untuk memasang baliho yang sama sekali tidak membuat rakyat kenyang, terlebih disituasi pandemi Covid-19 saat ini rasanya tidak pantas memasang baliho disudut-sudut daerah.

Pastinya dengan membantu modal pedagang asongan akan menambah simpatik masyarakat dengan Puan dengan program yang langsung bermanfaat bagi masyarakat dibandingkan hanya sekedar pamer foto, yang akan membuat jengkel masyarakat.

Menyinggung  kembali soal maraknya keberadaan banner dari Puan Maharani yang membuat jengkel masyarakat. Dalam banner tersebut, terdapat lambang Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang merupakan salah satu Lembaga Tinggi Negara.

Namun sangat disayangkan justru penggunaan lambang DPR secara sembarangan dipergunakan oleh Relawan Puan untuk kepentingan sosialisasi Puan demi kepentingan pilpres 2024.

Sebagai masyarakat tentunya akan bertanya-tanya, apakah DPR sedang bekerjasama dengan salah satu relawan untuk kepentingan sosialisasi Puan Maharani.

Kita yakin banyak masyarakat yang memiliki pertanyaan sama. Semoga saja mereka tidak memiliki persepsi buruk bahwa anggaran yang digunakan adalah anggaran DPR.

Jika pemikiran itu ada dibenak masyarakat yang melihat baliho Puan tersebut maka bukan simpatik yang didapat tetapi akan mendapatkan penilaian negatif.

Apalagi, pada baliho Puan tersebut dicantumkan jabatan Puan sebagai Ketua DPR, sebaiknya Kesetjenan DPR memberikan teguran keras kepada pihak yang memasang baliho tersebut.

“Karena tidak menggunakan lambang DPR pada peruntukannya sesuai dengan tugas-tugas dan kewenangan DPR.”

Penulis adalah Senior Graphic Design di Satukan Indonesia Media dan Anggota Rumah Politik Indonesia

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *