Komisi VI DPR Setujui Alokasi Anggaran tahun 2022 Kementerian BUMN dan Kementerian Investasi

  • Bagikan
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Aria Bima saat membacakan kesimpulan rapat kerja Komisi VI dengan Menteri BUMN RI dan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI, di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (22/9/2021). Foto: dpr ri
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Aria Bima saat membacakan kesimpulan rapat kerja Komisi VI dengan Menteri BUMN RI dan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI, di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (22/9/2021). Foto: dpr ri

RagamOpini.com – Komisi VI DPR RI setujui penyesuaian alokasi anggaran Kementerian BUMN tahun anggaran 2022 sebesar RP208,245 miliar yang akan dialokasikan ke dalam belanja pegawai sebesar Rp75,117 miliar, belanja barang sebesar Rp131,983 miliar dan belanja modal sebesar Rp1,085 miliar.

Komisi VI DPR RI juga menyetujui tambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) tahun 2021 sebesar Rp9 triliun kepada PT Hutama Karya untuk tambahan dukungan pembangunan jalan tol Trans Sumatera dan anggaran sebesar Rp7,9 triliun kepada PT Waskita Karya. Baca Juga: Seluruh Fraksi di Komisi III Sepakati Tujuh Calon Hakim Agung

“(Anggaran) Waskita Karya sebesar Rp7,9 triliun yang akan digunakan sebagai penguatan permodalan dalam rangka restrukturisasi serta digunakan untuk modal kerja dan investasi jalan tol,” papar Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Aria Bima saat membacakan kesimpulan rapat kerja Komisi VI dengan Menteri BUMN RI dan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI, di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (22/9/2021).

Lebih lanjut, terkait dengan penyesuaian alokasi anggaran Kementerian Investasi/ Badan Koordinasi Penanaman Modal tahun 2022, Komisi VI menyetujui anggaran sebesar Rp117,513 miliar yang akan dialokasikan dalam dua program, yakni program dukungan manajemen sebesar Rp300,901 miliar dan program penanaman modal sebesar Rp410,612 miliar.  Baca Juga: Terkait Utang Pemerintah, DPR Ingatkan akan Jadi Beban Berat di Masa Mendatang

Aria Bima menambahkan, Komisi VI DPR RI juga mendorong Kementerian Investasi/BKPM untuk mengimplementasikan Online Single Submission (OSS) berbasis risiko secara efektif. untuk meningkatkan iklim berinvestasi secara berkualitas di Indonesia.

“Melakukan pengawasan dengan ketat dan melakukan penyempurnaan sistem OSS sehingga implementasi OSS berbasis risiko dapat meningkatkan iklim berinvestasi di Indonesia secara berkualitas,” tambah politisi PDI-Perjuangan tersebut. (nl/ro)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *