KPK Diminta untuk Telusuri Harta Pejabat yang Naik Selama Pandemi

  • Bagikan
Ilustrasi KPK (kpk.go.id)
Ilustrasi KPK (kpk.go.id)

RagamOpini.com Berdasarkan catatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kekayaan pejabat atau penyelenggara negara mengalami kenaikan selama pandemi Covid-19. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan sebanyak 70,3 persen harta kekayaan para pejabat negara naik selama setahun terakhir atau di masa pandemi Covid-19. Termasuk Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).

Hal itu disampaikan Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan dalam webinar bertajuk “Apa Susahnya Lapor LHKPN Tepat Waktu dan Akurat”, Selasa (7/9/2021).

Kenaikan harta para pejabat itu diketahui setelah KPK melakukan analisis terhadap Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) selama setahun terakhir.

Baca Juga: Disaksikan Puluhan Ribu Kader, Demokrat Anugerahkan Penghargaan untuk 35 Senior Partai

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta untuk turun tangan menelusuri lebih lanjut terkait harta para pejabat negara yang mengalami kenaikan drastis di masa pandemi Covid-19. Miris dan sangat tidak wajar di saat rakyat “digencet” dan struktur ekonominya “digempur” virus corona baru (Covid-19), tapi harta para pejabatnya naik drastis.

“Ini mengherankan. KPK diharapkan bisa menginvestigasi ini,” tegasnya. Menurut Fickar, jika perolehan harta para pejabat negara itu tidak bisa dipertanggungjawabkan, tidak ada salahnya dibawa ke ranah hukum oleh KPK. “Sebagai upaya pembersihan para koruptor,” cetusnya.

Sebab, masih kata Fickar, pendapatan pejabat publik itu sedianya terukur dari negara dan besaran gajinya tidak sampai menyentuh angka miliaran rupiah.

“Karena itu menjadi pertanyaan besar dari mana penambahannya?” kata Fickar. Atas dasar itu, Fickar meminta KPK untuk turun tangan menginvestigasi kenaikan harta kekayaan para pejabat negara yang sangat drastis hingga seribu persen.

Terlebih, kenaikan harta pejabat yang terekam di Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) itu terjadi saat masa pandemi Covid-19 di mana rakyat sedang sulit.

Baca Juga: PDIP Tegaskan Kabar Megawati Soekarnoputri Dirawat di RS Hoaks

 “Karena itu penambahan kekayaan para pejabat publik itu harus ditempatkan sebagai gratifikasi yang jika dalam waktu tertentu tidak dilaporkan, maka bisa dilakukan penyitaan dan dilakukan proses pidananya,” pungkasnya.

Merujuk data LHKPN, berikut kenaikan harta kekayaan para pejabat negara di masa pandemi Covid-19, mulai dari Presiden Jokowi hingga Menteri di Kabinet Indonesia Maju per 31 Desember 2020:

Jokowi: mengalami kenaikan harta senilai Rp 8.898.734.925 dan berubah memiliki harta Rp 63.616.935.818

Mahfud MD: mengalami kenaikan harta senilai Rp 1.316.032.120 dan berubah memiliki harta Rp 27.131.348.257

Airlangga Hartarto: mengalami kenaikan harta senilai Rp 6.571.579185 dan berubah memiliki harta Rp 260.611.928

Luhut B Pandjaitan: mengalami kenaikan harta senilai Rp 67.747.603.287 dan berubah memiliki harta Rp 745.188.108.997

Prabowo Subianto: mengalami kenaikan harta senilai Rp 23.382.958.500 dan berubah memiliki harta Rp 2.029.339.519.335

Pratikno: mengalami kenaikan harta senilai Rp 2.109.548.567 dan berubah memiliki harta Rp10.355.477.645

Yasonna Laoly: mengalami kenaikan harta senilai Rp 4.093.664.115 dan berubah memiliki harta Rp 28.176.772.883

Retno Marsudi: mengalami kenaikan harta senilai Rp 7.477.566.766 dan berubah memiliki harta Rp 25.549.982.112

Sri Mulyani: mengalami kenaikan harta senilai Rp 5.780.942.011 dan berubah memiliki harta Rp 53.314.459.737

Yaqut Cholil Qoumas: mengalami kenaikan harta senilai Rp 10.221.697.639 dan berubah memiliki harta Rp 11.158.093.639. Tercatat sekitar seribu persen kenaikannya.

Arifin Tasrif: mengalami kenaikan harta senilai Rp 4.954.665.047 dan berubah memiliki harta
Rp 51.699.402.752

Budi Gunawan Sadikin: mengalami kenaikan harta senilai Rp 2.768.116.816 dan berubah memiliki harta Rp164.560.176.275

Tri Rismaharini: mengalami kenaikan harta senilai Rp 294.458.009 dan berubah memiliki harta
Rp 8.580.624.615

Ida Fauziyah: mengalami kenaikan harta senilai Rp 1.842.372.053 dan berubah memiliki harta
Rp 17.087.925.557

Syahrul Yasin Limpo: mengalami kenaikan harta senilai Rp0 dan berubah memiliki harta
Rp 19.965.542.532

Sakti Wahyu Trenggono: mengalami kenaikan harta senilai Rp 481.530.801.537 dan berubah memiliki harta
Rp 2.428.784.082.979

Teten Masduki: mengalami kenaikan harta senilai Rp 382.927.329 dan berubah memiliki harta
Rp 3.900.333.360

Johnny G Plate: mengalami kenaikan harta senilai Rp 17.764.059.042 dan berubah memiliki harta Rp 189.965.884.963

Bahlil Lahadalia: mengalami kenaikan harta senilai Rp 5.296.029.042 dan berubah memiliki harta
Rp 300.445.709.773

Tjahjo Kumolo: mengalami kenaikan harta senilai Rp 59.887.987 dan berubah memiliki harta
Rp 5.885.396.303

Siti Nurbaya: mengalami kenaikan harta senilai Rp 129.654.530 dan berubah memiliki harta
Rp 4.436.133.766

Budi Karya Sumadi: mengalami kenaikan harta senilai Rp 1.722.364.906 dan berubah memiliki harta
Rp 42.960.683.814

Gusti Ayu Bintang: mengalami kenaikan harta senilai Rp 673.964.329 dan berubah memiliki harta
Rp 8.984.720.064

Suharso Monoarfa: mengalami kenaikan harta senilai Rp 9.932.101.986 dan berubah memiliki harta Rp 69.793.308.036

Sofyan Djalil: mengalami kenaikan harta senilai Rp 618.068.836 dan berubah memiliki harta Rp 83.617.626.814

Zainuddin Amali: mengalami kenaikan harta senilai Rp 1.869.157.205 dan berubah memiliki harta
Rp 19.098.803.711

Halim Iskandar: mengalami kenaikan harta senilai Rp 2.170.708.339 dan berubah memiliki harta
Rp 8.457.222.051

Pramono Anung: mengalami kenaikan harta senilai Rp 460.000.000 dan berubah memiliki harta Rp 97.752.063.993

Moeldoko: mengalami kenaikan harta senilai Rp 563.720.102 dan berubah memiliki harta
Rp 46.700.834.733

Penurunan Harta Kekayaan

Sementara itu, pejabat penyelenggara negara yang mengalami penurunan harta kekayaan yakni sebagai berikut,

Ma’ruf Amin: mengalami penurunan harta senilai Rp 536.270.307 dan berubah memiliki harta
Rp 14.587.667.283

Muhadjir Effendi: mengalami penurunan harta senilai Rp 8.382.845.859 dan berubah memiliki harta Rp 72.624.257.063

Nadiem Makarim: mengalami penurunan harta senilai Rp 32.581.122.602 dan berubah memiliki harta Rp 1.192.425.517.883

Agus Gumiwang K: mengalami penurunan harta senilai Rp 18.170.659.999 dan berubah memiliki harta Rp 198.559.515.509

Sandiaga Uno : mengalami penurunan harta senilai Rp 1.284.193.138.775 dan berubah memiliki harta Rp 3.815.767.386.190

Erick Thohir: mengalami penurunan harta senilai Rp 3.663.833.531 dan berubah memiliki harta Rp 2.312.936.263.854

Basuki Hadimuljono: mengalami penurunan harta senilai Rp 812.159.083 dan berubah memiliki harta Rp 18.616.735.217.

Baca Juga: Heboh Data Presiden Bocor, Ketua KPU Sebut NIK Presiden Jokowi di Website Sudah Dihilangkan

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *